Kebijakan Publik dan Ketimpangan Akses Pemberian ASI: Tinjauan Politik Kesehatan di IndonesiaOpini

$rows[judul]

Oleh : Andi Elis, S.ST.,M.Kes

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Universitas Muslim Indonesia

Setiap Agustus, Pekan ASI Sedunia membuat media sosial dipenuhi poster dan ucapan manis tentang keajaiban menyusui. Setelah pekan itu berlalu, sang ibu kembali sendirian menghadapi payudara bengkak, jadwal kerja yang kaku, dan kerabat yang menyarankan "tambah saja susu formula". Kita terbiasa menganggap menyusui sebagai urusan pribadi, padahal keberhasilannya sangat ditentukan oleh keputusan politik: siapa yang dilindungi hukum, siapa yang dianggarkan, dan siapa yang diawasi.

Data nasional sekilas menggembirakan. Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2024 dari BPS mencatat 74,73 % bayi baru lahir mendapat ASI eksklusif selama enam bulan pertama. Namun angka rata-rata adalah cara paling halus menyembunyikan ketimpangan. Di balik angka itu ada ibu kantoran yang punya ruang laktasi dan ibu pedagang pasar yang memerah ASI di balik lapak. Ada ibu di kota yang bisa menelepon konselor laktasi dan ibu di pulau kecil yang hanya bisa berharap pada bidan desa yang sedang kewalahan.

Sulawesi Selatan memberi contoh yang gamblang. Provinsi ini sebenarnya pelopor. Sulawesi Selatan merupakan provinsi pertama yang mengesahkan peraturan daerah tentang ASI Eksklusif, yakni Perda No. 6 Tahun 2010. Tetapi satu dekade lebih setelah perda itu lahir, hasilnya belum merata. Merujuk data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, cakupan ASI eksklusif di provinsi ini baru menyentuh angka 74 % yang masih tertinggal dari target nasional sebesar 75 %. Kesenjangan ini terlihat jelas karena separuh daerah, yakni 12 dari 24 kabupaten/kota, masih berada di bawah standar, termasuk Kabupaten Bulukumba yang hanya mencatat 63 %. Sumber lain memberi gambaran yang lebih muram: data Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat proporsi ASI eksklusif di Sulawesi Selatan 59,9 %, lalu 59,7 % menurut SSGI 2024. Perbedaan angka antar sumber ini, yang sebagian disebabkan oleh metode pengukuran yang berbeda, juga merupakan persoalan tersendiri. Bagaimana kita merancang kebijakan yang tepat jika potret kondisinya saja masih kabur?

Pelajaran dari Sulawesi Selatan sederhana: perda yang progresif tidak otomatis menghasilkan ibu yang berdaya. Peraturan hanyalah titik awal. Yang menentukan adalah anggaran, pengawasan, dan keberanian menindak pelanggaran. Hal yang sama berlaku di tingkat nasional. Menggantikan PP No. 33 Tahun 2012, pemerintah menerbitkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, PP No. 28 Tahun 2024. Pasal 24 ayat (1) PP ini menegaskan hak setiap bayi untuk memperoleh ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai usia enam bulan, kecuali atas indikasi medis. Norma ini patut diapresiasi. Namun, tanpa penegakan kewajiban yang tegas bagi pihak lain, hak tersebut berisiko berhenti sebatas slogan. Pada praktiknya, hak bayi mendapat ASI tetap mensyaratkan ibu yang benar-benar memiliki akses waktu, tempat, informasi, dan dukungan nyata di lingkungannya.

Mari mulai dari tempat. Ketentuan mengenai kewajiban tempat kerja dan sarana umum menyediakan fasilitas khusus menyusui atau memerah ASI telah dipertegas kembali dalam Pasal 43 dan Pasal 44 PP No. 28 Tahun 2024, dengan standar teknis ruang laktasi yang hingga kini masih merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013. Kenyataannya, ruang laktasi masih sering berupa gudang yang dirapikan sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali. Perkantoran besar mungkin patuh, tetapi bagaimana dengan pasar tradisional, terminal, pelabuhan, atau pabrik kecil? Selama sanksi atas ketiadaannya nyaris tidak pernah dijatuhkan, kewajiban itu hanya akan menjadi imbauan. Pengelola tempat kerja akan mengikuti aturan yang ditegakkan, bukan aturan yang sekadar dicetak.

Masalah kedua adalah waktu. Cuti melahirkan tiga bulan tidak pernah sinkron dengan anjuran enam bulan ASI eksklusif. Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan memang memberi harapan lewat kemungkinan perpanjangan cuti hingga tiga bulan tambahan bagi ibu dengan kondisi khusus. Namun pertanyaan kritisnya, siapa yang benar-benar menikmatinya? Skema perlindungan cuti berbayar hanya menjangkau pekerja formal, sementara mayoritas perempuan Indonesia bekerja di sektor informal. Pedagang, buruh tani, nelayan perempuan, dan pekerja rumah tangga tidak punya atasan yang menandatangani surat cuti. Bagi mereka, berhenti bekerja berarti berhenti makan. Ketika kebijakan hanya berpihak pada yang sudah relatif mapan, ia justru memperlebar jurang yang seharusnya dijembatani.

Persoalan ketiga adalah pasar. Susu formula adalah industri besar dengan anggaran pemasaran yang jauh melampaui anggaran promosi kesehatan pemerintah. Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI sudah ada sejak 1981, dan PP No. 28 Tahun 2024 menjadi langkah penguatan. Pasal 33 melarang produsen dan distributor melakukan kegiatan yang menghambat ASI eksklusif, termasuk promosi silang produk pangan dengan susu formula. Kemenkes menyatakan bahwa aturan ini mengadopsi ketentuan Kode Internasional dan aturan WHO terbaru. Tentu susu formula tetap dibutuhkan bayi dengan indikasi medis, dan itu tidak perlu diperdebatkan. Yang perlu diwaspadai adalah pemasaran yang kini menyusup lewat media sosial, pemengaruh, dan kedekatan dengan tenaga kesehatan. Regulasi yang bagus di atas kertas akan kalah cepat dari strategi pemasaran digital bila lembaga pengawasnya kekurangan sumber daya dan koordinasi.

Persoalan keempat paling sering dilupakan: pendampingan. Hari-hari pertama menyusui menentukan segalanya. Perlekatan yang salah, puting lecet, dan cemas ASI tidak cukup adalah alasan paling umum ibu menyerah. Pada saat itulah konselor laktasi dibutuhkan. Sayangnya, tenaga terlatih menumpuk di rumah sakit besar perkotaan. Di Sulawesi Selatan, kontras antara Makassar dan kabupaten pedalaman atau kepulauan terasa nyata. Di wilayah timur Indonesia yang lebih luas, termasuk Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, jarak dan keterbatasan transportasi memperberat keadaan. Kader posyandu dan bidan desa sering menjadi satu-satunya sumber informasi, padahal beban kerja mereka sudah menumpuk. Tema Pekan ASI Sedunia 2024 sebenarnya sudah mengingatkan kita: "Closing the gap: Breastfeeding support for all". Menutup kesenjangan dukungan berarti mengirimkan sumber daya ke tempat yang paling kurang, bukan ke tempat yang paling mudah dijangkau.

Jika semua faktor ini dirangkai, pola yang muncul jelas. Ibu yang bekerja formal, tinggal di kota, berpendidikan lebih tinggi, dan berpenghasilan cukup memiliki peluang jauh lebih besar untuk berhasil menyusui. Ibu di pelosok, di sektor informal, dan dengan akses layanan terbatas harus berjuang lebih keras untuk hasil yang sama. Dalam kajian kesehatan masyarakat, ini disebut ketimpangan determinan sosial: kesehatan seseorang dibentuk oleh kondisi tempat ia lahir, hidup, dan bekerja. Artinya, ketika ibu gagal memberikan ASI eksklusif, kita perlu berhenti bertanya "mengapa ibu ini kurang berusaha" dan mulai bertanya "mengapa sistem kita membuat usaha itu begitu berat".

Jawaban atas pertanyaan itu bersifat politis, dan karenanya bisa diubah oleh keputusan politik. Pemerintah pusat dan daerah dapat menegakkan sanksi atas kewajiban ruang laktasi, termasuk di pasar dan terminal. Pemerintah dapat merancang perlindungan sosial bagi ibu menyusui di sektor informal, misalnya bantuan tunai atau skema jaminan sosial yang fleksibel. Pengawasan pemasaran produk pengganti ASI perlu diperluas ke ruang digital dengan koordinasi antara Kemenkes, BPOM, dan Kemkomdigi. Pelatihan konselor laktasi perlu diprioritaskan di kabupaten dengan capaian rendah, seperti Bulukumba dan daerah serupa. Terakhir, sistem pendataan harus diperbaiki agar kebijakan disusun berdasarkan potret yang akurat, bukan perkiraan.

ASI memang pemberian paling alami, tetapi kemampuan ibu memberikannya sangat bergantung pada lingkungan yang dibangun negara. Selama kebijakan belum menjangkau mereka yang paling membutuhkan, ASI akan tetap menjadi hak yang hanya dinikmati sebagian bayi. Menyusui mungkin keputusan seorang ibu, tetapi memastikan keputusan itu bisa dijalankan oleh semua ibu adalah tanggung jawab kita bersama, dan terutama tanggung jawab para pengambil kebijakan.

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)