Oleh : Devi Darwin, S.ST., M.Keb.
Mahasiswa Program Doktor Kesehatan Masyarakat
Universitas Muslim Indonesia
Bayangkan seorang ibu di desa pesisir yang baru dua hari melahirkan. Puting terasa nyeri, bayinya menangis tengah malam, dan mertuanya menyodorkan sebotol susu agar cucunya cepat tenang. Bidan yang menolongnya sudah kembali ke puskesmas untuk melayani pasien lain. Cuti kerjanya terbatas, dan ruang memerah ASI di kantornya belum tentu ada. Gambaran ini ilustrasi tentang situasi yang lazim, bukan kisah nyata seseorang.
Ketika ibu itu menyerah, siapa yang gagal? Kita terbiasa menunjuk ibu. Pertanyaan yang jarang diajukan lebih mengusik: sudahkah negara hadir pada jam-jam paling menentukan itu, melalui tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, waktu, dan dukungan untuk mendampingi?
WHO dan UNICEF merekomendasikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama karena melindungi bayi dari infeksi dan menunjang perkembangan kognitifnya. Dalam siaran pers bersama pada 2024, keduanya menyebut bayi yang tidak disusui berisiko meninggal sebelum usia setahun hingga empat belas kali lebih besar daripada bayi yang disusui eksklusif. Karena menyangkut kelangsungan hidup, ASI patut dipandang sebagai hak bayi, dan hak itu melahirkan kewajiban: negara harus menyiapkan lingkungan yang memungkinkan ibu menyusui, bukan sekadar menganjurkannya.
Kemajuan Indonesia nyata. UNICEF dan WHO melaporkan ASI eksklusif pada bayi 0-5 bulan naik dari 52 persen pada 2017 menjadi 66,4 persen pada 2024. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat 68,6 persen, tetapi dengan jurang antarprovinsi: Nusa Tenggara Barat 87,9 persen, Gorontalo 47,4 persen. Hampir 90 persen persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan, namun menurut SKI 2023 hanya sekitar satu dari empat bayi mulai disusui dalam satu jam pertama, dan hanya 14 persen mengalami kontak kulit ke kulit minimal satu jam. Persoalan sering bermula tepat di ruang bersalin, tempat bayi seharusnya mendapat awal menyusu terbaiknya. Capaian nasional tidak boleh dibaca sebagai bukti pelayanan yang merata. Yang perlu ditanyakan adalah seberapa bermutu dukungan yang diterima ibu, dan siapa yang tertinggal.
Regulasi kita tidak kosong. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menegaskan hak bayi atas ASI eksklusif kecuali ada indikasi medis, menggantikan PP Nomor 33 Tahun 2012, dan melalui Pasal 33 melarang produsen serta distributor susu formula bayi menghambat ASI eksklusif, termasuk lewat potongan harga. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 menambahkan cuti melahirkan paling singkat tiga bulan, dapat diperpanjang tiga bulan bila ada kondisi khusus, serta dukungan fasilitas kerja termasuk ruang laktasi.
Persoalannya ada pada jarak antara norma dan praktik. Studi kualitatif Flaherman dan kawan-kawan terhadap 54 pemangku kepentingan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat pada 2015 menemukan pendidikan menyusui yang tidak memadai, pengaruh pemasaran produsen formula, dan penegakan aturan yang tidak konsisten. Seorang bidan bahkan melaporkan menerima pelatihan menyusui dari seminar yang diselenggarakan produsen formula. Penelitian itu mendahului PP 28/2024, sehingga tidak menilai aturan baru, dan evaluasi independen atas penegakannya belum mudah ditemukan.
Di sinilah politik kesehatan bekerja. Ini tafsir saya: larangan di atas kertas tidak otomatis menjadi layanan. Pengawasan, sanksi, dan pelatihan membutuhkan anggaran serta pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah. Pertanyaannya sederhana: siapa yang membiayai konseling laktasi, siapa yang mengawasi promosi di fasilitas kesehatan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika keduanya tidak berjalan? Tanpa keputusan prioritas yang tegas, ibu di wilayah berkapasitas fiskal terbatas paling dulu menanggung akibatnya.
Pada titik inilah bidan berperan sebagai pelaksana kebijakan di garis terdepan. Dalam kesinambungan dukungan menyusui, bidan hadir sejak kehamilan hingga kunjungan lanjutan: menyiapkan ibu dan keluarga pada masa antenatal, memfasilitasi inisiasi menyusu dini sepanjang kondisi klinis memungkinkan, mengajarkan posisi dan pelekatan serta menangani masalah menyusui pada masa nifas, melibatkan suami, nenek, dan kader, dan merujuk bila perlu.
Bukti mendukung peran ini. Tinjauan Cochrane 2022 atas 116 uji coba menemukan bahwa dukungan khusus menyusui mengurangi jumlah ibu yang berhenti menyusui eksklusif pada enam bulan, dengan risiko relatif 0,90. Dukungan dengan empat sampai delapan kunjungan mungkin lebih bermanfaat, dan manfaatnya tampak lebih besar di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di Demak, Jawa Tengah, menerima sampel susu formula saat pulang dari fasilitas kesehatan dan kurangnya dukungan nenek berkaitan dengan berhentinya ASI eksklusif lebih cepat. Studi kuasi-eksperimen berskala kecil di lokasi yang sama melaporkan ASI eksklusif pada pekan ke-24 sebesar 37 persen pada kelompok intervensi, dibanding 3,7 persen pada kelompok kontrol.
Namun bidan tidak bekerja dalam ruang hampa. Dalam studi Flaherman, sebelas dari delapan belas tenaga kesehatan yang ditanya mengaku tidak atau nyaris tidak mendapat pendidikan menyusui selama pendidikannya, dan konselor laktasi khusus jarang tersedia. Laporan kinerja Kemenkes 2025 sendiri mencatat belum meratanya tenaga kesehatan terlatih standar nifas, serta efisiensi anggaran yang membatasi sebagian kegiatan penguatan daerah. Memperkuat bidan tidak cukup dengan imbauan atau tambahan tugas. Negara perlu menyediakan kompetensi, waktu layanan, pembiayaan, fasilitas, sistem rujukan, dan dukungan kelembagaan.
Dukungan menyusui adalah persoalan keadilan. Selisih sekitar 40 poin persentase antara Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo bukan semata soal kemauan ibu. Pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jarak ke fasilitas, dan ketersediaan tenaga kesehatan membentuk siapa yang memperoleh pendampingan dan siapa yang dibiarkan menyusui sendirian. Seri Lancet 2023 menegaskan bahwa menyusui bukan tanggung jawab perempuan semata.
Asta Cita keempat, yang menjadi Prioritas Nasional keempat dalam RPJMN 2025–2029, menekankan penguatan sumber daya manusia, kesehatan, dan kesetaraan gender, dan dukungan menyusui bersentuhan dengan SDGs 3, 5, dan 10. Namun perlu kehati-hatian: prevalensi stunting balita menurut SKI 2023 sebesar 21,5 persen dan penyebabnya jamak. ASI eksklusif bukan satu-satunya solusi, melainkan bagian dari paket intervensi gizi dan kesehatan sejak seribu hari pertama kehidupan.
Beberapa langkah konkret layak diprioritaskan. Pemerintah pusat dapat menetapkan standar kompetensi konseling laktasi bagi bidan dalam pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, dengan pendanaan yang bebas dari industri susu formula, serta memasukkan konseling dan kunjungan lanjutan ke dalam standar pembiayaan layanan. Fasilitas bersalin sebaiknya menerapkan Sepuluh Langkah Menuju Menyusui yang Sukses. Pemerintah daerah perlu menjamin pendampingan setelah ibu pulang melalui bidan desa, kader, dan konselor sebaya, dengan anggaran yang tercatat jelas. Penegakan Pasal 33 PP 28/2024 memerlukan pemantauan independen dan laporan pelanggaran yang dipublikasikan, dan keberhasilan perlu diukur dengan inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif per kabupaten, bukan hanya angka nasional.
Maka jawaban atas pertanyaan di judul: belum sepenuhnya. Hukum kini melindungi bayi lebih tegas, tetapi bidan yang menjadi penjaga hak itu belum diperkuat setara. Melindungi hak bayi atas ASI eksklusif berarti memastikan tidak ada ibu yang menyusui sendirian.
Tulis Komentar