Bdn. MISRAWATI, S.ST.,M.Keb
Mahasiswa Program Doktor Kesehatan Masyarakat
Universitas Muslim Indonesia
Ketika hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 diumumkan, Menteri Kesehatan mengingatkan satu hal penting: stunting tidak dimulai setelah anak lahir, tetapi sejak dalam kandungan. Karena itu, ibu hamil tidak boleh kekurangan gizi atau mengalami anemia. Pernyataan ini tepat. Namun, ia juga memunculkan pertanyaan yang lebih tajam. Jika pemerintah sudah memahami bahwa anemia ibu hamil adalah hulu stunting, mengapa anemia masih begitu lazim di kalangan ibu hamil kita?
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi anemia ibu hamil sebesar 27,7 persen. Artinya, kira-kira satu dari empat ibu hamil Indonesia menjalani kehamilan dengan kadar hemoglobin di bawah normal. Angka ini memang lebih rendah daripada Riskesdas 2018 yang mencatat 48,9 persen, meski perbedaan metode kedua survei membuat perbandingannya perlu dibaca hati-hati. Di sisi lain, prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan angka itu turun menjadi 17,5 persen pada 2026 dan 14,2 persen pada 2029.
Target tersebut sulit dicapai jika masalah di hulu tidak diselesaikan. Kementerian Kesehatan sendiri mencatat sekitar 11 persen bayi Indonesia lahir dalam kondisi stunting, dengan panjang badan di bawah 48 sentimeter. Bayi-bayi ini sudah tertinggal sebelum menghirup napas pertamanya.
Mengapa anemia ibu hamil berujung pada stunting
Anemia pada kehamilan, yang sebagian besar disebabkan kekurangan zat besi, mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi ke janin. Akibatnya, risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR) meningkat. Bayi BBLR membawa “utang pertumbuhan” sejak lahir dan lebih rentan menjadi stunting pada dua tahun pertama kehidupannya. Anemia juga melemahkan daya tahan ibu terhadap perdarahan saat persalinan, salah satu penyebab utama kematian ibu. Dengan kata lain, anemia ibu hamil adalah masalah dua generasi sekaligus: ibu dan anaknya. Karena itu, masa kehamilan merupakan bagian terpenting dari 1.000 hari pertama kehidupan. Kerusakan yang terjadi pada periode ini sulit dipulihkan sepenuhnya, sekalipun anak mendapat gizi yang baik setelah lahir.
Kebijakan yang ada: banyak program, hasil belum sepadan
Pemerintah tidak tinggal diam. Ada tiga pilar kebijakan utama yang kini berjalan.
Pertama, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD). Setiap ibu hamil dianjurkan mengonsumsi minimal 90 tablet selama kehamilan. Dari sisi distribusi, capaiannya cukup baik: pada 2024, cakupan pemberian minimal 90 tablet kepada ibu hamil mencapai 87,27 persen.
Kedua, pemeriksaan kehamilan (antenatal care) yang diperluas, termasuk pemeriksaan hemoglobin dan konseling gizi oleh bidan dan tenaga kesehatan di puskesmas.
Ketiga, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemerintah kini menjadikan kelompok ini sebagai prioritas karena intervensi gizi paling efektif berada di sana. Hingga awal Juni 2026, MBG 3B baru menjangkau sekitar 38,5 persen dari 25,77 juta sasaran, dan sekitar 69,5 persen dari 1,31 juta ibu hamil yang ditargetkan. Dampaknya terhadap stunting pun belum dapat diukur.
Di atas kertas, ketiga pilar ini tampak lengkap. Masalahnya, kebijakan kita masih banyak mengukur apa yang dibagikan, bukan apa yang berubah dalam tubuh ibu.
Di mana akar masalahnya?
Pertama, tablet dibagikan, tetapi tidak diminum. Inilah kesenjangan yang paling mencolok. Meski cakupan pemberian TTD hampir 90 persen, data Kemenkes menunjukkan 62,3 persen ibu hamil mengonsumsi kurang dari 90 tablet, dan hanya 37,7 persen yang mencapai angka anjuran. Berbagai penelitian menemukan alasan yang berulang: mual, lupa, bosan, dan kurang memahami manfaatnya. Sebuah penelitian di Puskesmas Waiwadan bahkan mencatat 38 dari 43 ibu hamil trimester III mengalami anemia, padahal petugas sudah rutin memberikan edukasi dan membagikan tablet. Indikator keberhasilan yang berhenti pada “jumlah tablet yang dibagikan” menyembunyikan kegagalan ini.
Kedua, anemia dimulai jauh sebelum kehamilan. Banyak perempuan memasuki masa hamil dengan cadangan zat besi yang sudah rendah. Prevalensi anemia pada remaja putri masih sekitar 27 persen. Jika intervensi baru dimulai ketika seorang perempuan datang ke bidan untuk pemeriksaan kehamilan pertama, kita sudah terlambat beberapa langkah.
Ketiga, akar ekonomi dan pola makan. Zat besi yang paling mudah diserap tubuh berasal dari pangan hewani seperti daging, hati, dan ikan, yang harganya relatif mahal bagi keluarga miskin. Tidak mengherankan jika stunting paling tinggi berada di kelompok termiskin, yaitu 29,8 persen, dan di provinsi seperti NTT (37 persen) dan Sulawesi Barat (35,4 persen). Tablet tidak bisa sepenuhnya menggantikan piring makan yang kurang gizi.
Keempat, penyebab anemia tidak hanya kekurangan zat besi. Infeksi cacing, malaria di sebagian wilayah timur, kehamilan di usia remaja, dan jarak kehamilan yang terlalu dekat juga berperan. Kebijakan yang hanya bertumpu pada satu jenis tablet tidak akan menjangkau penyebab-penyebab ini.
Kelima, program berjalan sendiri-sendiri. TTD dikelola sistem kesehatan, MBG 3B dikelola Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sementara pendataan ibu hamil tersebar di berbagai instansi. Tanpa data terpadu, sulit memastikan bahwa ibu hamil yang anemia di sebuah desa terpencil benar-benar menerima tablet, makanan bergizi, dan pendampingan sekaligus.
Keenam, beban di lini depan. Seluruh program ini pada akhirnya bertumpu pada bidan desa dan kader posyandu. Mereka diminta membagikan tablet, memeriksa kehamilan, mencatat data, menimbang balita, dan kini ikut mendata penerima MBG. Di banyak desa, satu bidan melayani wilayah yang luas dengan sarana terbatas. Pendampingan yang intensif, yang justru dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan, menjadi sulit dilakukan jika beban administrasi terus bertambah tanpa tambahan tenaga dan insentif yang memadai.
Menyentuh akar, bukan sekadar daun
Kebijakan pemerintah sudah menyentuh gejala, tetapi belum sepenuhnya menyentuh akar. Ada lima langkah yang menurut saya perlu diprioritaskan.
1. Ubah ukuran keberhasilan. Indikator program harus bergeser dari “tablet yang dibagikan” menjadi “tablet yang diminum” dan “kadar hemoglobin yang membaik”. Pemeriksaan hemoglobin perlu dilakukan setiap trimester, dan hasilnya menjadi dasar evaluasi puskesmas dan pemerintah daerah.
2. Perkuat pendampingan, bukan hanya distribusi. Bidan, kader posyandu, dan Tim Pendamping Keluarga perlu diberi peran yang jelas untuk memantau kepatuhan minum tablet, termasuk membantu mengatasi efek samping seperti mual. Pendampingan ini juga harus melibatkan suami dan keluarga.
3. Mulai dari remaja putri. Pemberian TTD dan edukasi gizi di sekolah harus diperlakukan sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting, bukan program terpisah. Pencegahan pernikahan dan kehamilan usia dini juga termasuk di dalamnya.
4. Jadikan MBG 3B sebagai intervensi anemia. Menu untuk ibu hamil perlu dirancang kaya zat besi hewani, berjalan tanpa jeda, dan diprioritaskan bagi ibu yang terdeteksi anemia serta tinggal di daerah dengan stunting tinggi.
5. Satukan data dan layanan. Satu data ibu hamil yang terhubung antara puskesmas, BGN, dan BKKBN memungkinkan setiap ibu dipantau dari awal kehamilan hingga persalinan. Penanganan cacingan, malaria, dan perencanaan jarak kehamilan juga harus menjadi bagian dari paket layanan yang sama.
Tulis Komentar