PENGARUH POLITIK TERHADAP AKSES DAN KEADILAN DALAM SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN HEWAN DI INDONESIA: PENDEKATAN ONE HEALTH

$rows[judul]

Opini

Oleh : drh.Atika Rezky Pratiwi,S.KH.,M.kes.

(Mahasiswa Doktor Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia)

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan upaya pengobatan ketika seseorang mengalami penyakit, tetapi juga mencakup pencegahan penyakit, peningkatan kualitas hidup, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan hewan. Dalam konteks Indonesia, kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya saling memengaruhi. 

Penyakit yang menyerang hewan dapat menular kepada manusia dan menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Sebaliknya, kondisi lingkungan dan aktivitas manusia juga dapat memengaruhi kesehatan serta kesejahteraan hewan Gambaran Global: Akses Kesehatan Masih Menjadi Persoalan Keadilan Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2024 yang diterbitkan Dinas Kesehatan pada Agustus 2025 mencatat jumlah penduduk 1.458.725 jiwa. 

Indonesia: Cakupan JKN Tinggi, tetapi Akses Efektif dan Perlindungan Finansial Perlu Terus Diperkuat Di Indonesia, laporan kinerja Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk kuartal IV tahun 2024 mencatat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai sekitar 278,1 juta jiwa atau 98,45% dari jumlah penduduk pada 31 Desember 2024. Capaian ini melampaui target kepesertaan 98% pada tahun tersebut . Angka tersebut merupakan indikator kepesertaan administratif, bukan bukti bahwa seluruh peserta selalu aktif, mudah memperoleh layanan, atau mendapatkan pelayanan bermutu di tempat tinggalnya.

WHO Indonesia melaporkan bahwa total belanja kesehatan Indonesia pada 2023 mencapai Rp614,5 triliun.Pembiayaan publik menyumbang 57,4% dari total belanja, sedangkan pengeluaran langsung rumah tangga (OOP) masih sebesar 28,6%. Belanja kesehatan primer meningkat 18,3% dibandingkan tingkat sebelum pandemi, tetapi belanja pemerintah untuk kesehatan tercatat sekitar 2,9% dari PDB. Besarnya OOP menandakan bahwa perlindungan finansial belum sepenuhnya menghilangkan beban biaya yang harus ditanggung keluarga.

Dari sisi sumber daya manusia, dokumen proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan yang merujuk Profil Kesehatan Indonesia 2024 menyebutkan terdapat 2.147.826 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pada 2024. Namun, ketersediaannya belum merata. 

Sulawesi Selatan: Ketimpangan Persebaran Sarana dan Risiko Zoonosis Data Pendataan Potensi Desa (Podes) BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan terdapat 475 desa/kelurahan yang memiliki sarana Puskesmas, 1.324 desa/kelurahan yang memiliki Puskesmas Pembantu, 101 desa/kelurahan yang memiliki rumah sakit, dan 794 desa/kelurahan . Angka tersebut harus dibaca secara tepat: tabel BPS menghitung jumlah desa/kelurahan yang memiliki jenis sarana, bukan jumlah unit fasilitas kesehatan. Dengan demikian, angka ini menggambarkan sebaran kewilayahan, bukan jumlah seluruh gedung atau unit layanan.

Tantangan keadilan di Sulawesi Selatan juga berkaitan dengan kesehatan hewan dan zoonosis. Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian tahun 2024 mencatat bahwa pada tabel status wilayah, Sulawesi Selatan melaporkan 18 kasus rabies pada 2023 dan 3 kasus pada 2024; status rabies dinyatakan terkendali. Pada kolom antraks, laporan mencatat tidak ada kasus pada 2023 dan 1 kasus pada 2024, dengan status tidak terkendali . Laporan yang sama menjelaskan adanya kasus antraks pada manusia di Sulawesi Selatan selama 2024 dan penambahan kasus hingga akhir tahun, tetapi angka rinci akhir tahun tidak disajikan secara konsisten pada bagian ringkasan yang dirujuk.

Politik dan Keadilan Kesehatan Pertama, data global dan nasional menegaskan bahwa cakupan kepesertaan atau ketersediaan fasilitas tidak identik dengan akses efektif. Politik pembiayaan perlu memastikan perlindungan finansial, ketersediaan obat, tenaga, jam layanan, mutu, dan rujukan. Kedua, data Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ancaman zoonosis tetap relevan. Anggaran kesehatan hewan, surveilans, laboratorium, dan vaksinasi harus dipandang sebagai investasi perlindungan kesehatan masyarakat, bukan sekadar urusan sektor peternakan.

Mengingatkan bahwa rata-rata kota dapat menyembunyikan ketimpangan antarkelurahan dan wilayah kepulauan. Prioritas anggaran sebaiknya menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based budgeting), yaitu mempertimbangkan jumlah penduduk, beban penyakit, kemiskinan, jarak dan waktu tempuh, kondisi geografis, serta risiko zoonosis. Keempat, indikator kinerja harus dipublikasikan secara terpilah agar DPRD, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dan media dapat mengawasi apakah kebijakan benar-benar menjangkau kelompok yang tertinggal.

Dalam kerangka One Health, pemerintah daerah dapat membentuk mekanisme koordinasi tetap antara Dinas Kesehatan, Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, lingkungan hidup, BPBD, pemerintah kecamatan/kelurahan, fasilitas kesehatan, laboratorium, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Mekanisme ini perlu memiliki target, pembagian kewenangan, alokasi anggaran, indikator bersama, dan pelaporan berkala. Dengan demikian, keputusan politik dapat diukur melalui dampaknya terhadap manusia, hewan, dan lingkungan secara terpadu

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian rabies tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan surveilans dan kesiapsiagaan terhadap antraks. Pengendalian zoonosis membutuhkan pembiayaan lintas sektor untuk vaksinasi hewan, pengawasan lalu lintas ternak, pemeriksaan laboratorium, pelaporan kasus, edukasi peternak, serta koordinasi Dinas Kesehatan dan Dinas yang membidangi peternakan/kesehatan hewan. Tanpa dukungan politik dan anggaran yang berkelanjutan, pencegahan cenderung kalah prioritas dibandingkan respons setelah kejadian.

Dengan demikian, agenda politik kesehatan Kota Makassar perlu memprioritaskan kelompok dan wilayah yang belum mencapai target, memperkuat layanan promotif-preventif, memastikan kesinambungan pengobatan penyakit kronis, dan memperbaiki akses wilayah kepulauan. Pemerintah kota juga perlu membuka data capaian menurut kecamatan, pulau, jenis kelamin, kelompok umur, status sosial ekonomi, dan kepesertaan JKN agar kesenjangan yang tertutup oleh angka rata-rata kota dapat diketahui.

Hubungan tersebut dikenal dengan konsep One Health, yaitu pendekatan terpadu yang mengakui bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling berkaitan. Pendekatan ini menjadi semakin penting karena Indonesia menghadapi berbagai tantangan penyakit zoonosis, seperti rabies, flu burung, antraks, dan leptospirosis. Oleh karena itu, pembangunan sistem kesehatan tidak dapat hanya berfokus pada pelayanan kesehatan manusia, tetapi juga harus memperhatikan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan lingkungan.

Namun, keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan politik pemerintah. Politik menentukan arah pembangunan, pengalokasian anggaran, pemerataan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan hewan, serta pelaksanaan program pencegahan penyakit. Apabila kebijakan tidak dilaksanakan secara adil dan merata, masyarakat di daerah terpencil dapat mengalami kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan, sementara sektor kesehatan hewan juga berpotensi mengalami keterbatasan fasilitas dan tenaga dokter hewan.

Dengan demikian, politik memiliki peranan penting dalam menentukan akses dan keadilan sistem kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan di Indonesia.

1. Pengaruh Kebijakan Politik terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat

    Kebijakan politik pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menyusun peraturan, menyediakan anggaran, membangun fasilitas kesehatan, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak tanpa membedakan status ekonomi maupun tempat tinggal.

     Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan medis dengan beban biaya yang lebih terjangkau. Keberadaan JKN merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan dalam bidang kesehatan.

     Meskipun demikian, pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, ketersediaan tenaga kesehatan, dan fasilitas medis menyebabkan masyarakat perkotaan cenderung memiliki akses pelayanan yang berbeda dengan masyarakat di wilayah pedesaan, kepulauan, dan daerah terpencil.

     Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2025 juga menyoroti masih adanya kesenjangan kesehatan antardaerah di Indonesia, termasuk perbedaan angka kematian ibu antara sejumlah provinsi di wilayah timur Indonesia dan wilayah perkotaan seperti Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan harus memperhatikan kebutuhan setiap daerah, bukan hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas di wilayah yang sudah berkembang.

2. Pengaruh Politik terhadap Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Veteriner

    Selain kesehatan manusia, kesehatan hewan juga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Hewan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber pangan, hewan peliharaan, sumber pendapatan peternak, maupun bagian dari keseimbangan ekosistem.

    Dalam bidang kesehatan hewan, kebijakan politik berpengaruh terhadap penyediaan dokter hewan, pembangunan pusat kesehatan hewan (Puskeswan), ketersediaan vaksin, pengawasan lalu lintas ternak, serta pengendalian penyakit hewan menular.

    Permasalahan dapat muncul ketika anggaran kesehatan hewan belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Beberapa wilayah dapat menghadapi keterbatasan tenaga dokter hewan, fasilitas pemeriksaan laboratorium, obat-obatan, dan program vaksinasi. Kondisi tersebut dapat merugikan peternak karena penyakit pada hewan ternak dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan mengancam ketahanan pangan.

    Sebagai contoh, penyakit rabies tidak hanya menjadi masalah kesehatan hewan, tetapi juga merupakan ancaman bagi kesehatan manusia. Apabila program vaksinasi hewan penular rabies tidak berjalan optimal, risiko penularan kepada manusia dapat meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadikan kesehatan hewan sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan kesehatan nasional.

    Kesehatan hewan bukan sekadar tanggung jawab pemilik ternak atau dokter hewan, melainkan juga tanggung jawab pemerintah melalui kebijakan yang mendukung pencegahan penyakit, pengawasan, dan pelayanan veteriner yang merata.

3. Hubungan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Hewan melalui Pendekatan One Health

     Pendekatan One Health merupakan konsep yang sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia karena kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan tidak dapat dipisahkan.

    Penyakit zoonosis merupakan salah satu contoh nyata hubungan antara ketiga aspek tersebut. Rabies, flu burung, antraks, dan leptospirosis dapat menimbulkan dampak terhadap manusia maupun hewan. Penanganannya membutuhkan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, tenaga medis, dokter hewan, serta masyarakat.

     Menurut WHO (2024), lebih dari 60 persen penyakit infeksi baru yang menyerang manusia berasal dari hewan. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan kesehatan hewan merupakan bagian penting dari upaya melindungi kesehatan masyarakat.

Dalam penerapannya, pendekatan One Health membutuhkan beberapa langkah, antara lain:

Meningkatkan kerja sama antara tenaga kesehatan manusia dan tenaga kesehatan hewan.

Melaksanakan surveilans terpadu untuk mendeteksi penyakit zoonosis sejak dini.

Meningkatkan program vaksinasi hewan, terutama terhadap penyakit yang dapat menular kepada manusia.

Memperbaiki sanitasi lingkungan dan pengelolaan limbah peternakan.

Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan penyakit yang berasal dari hewan.

Politik memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pendekatan tersebut. Pemerintah perlu membuat kebijakan lintas sektor, menyediakan anggaran yang memadai, serta memastikan setiap instansi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara terkoordinasi.

4. Ketimpangan Anggaran dan Pengaruhnya terhadap Keadilan Kesehatan

    Salah satu faktor yang memengaruhi keadilan dalam sistem kesehatan adalah pengalokasian anggaran pemerintah. Anggaran merupakan instrumen politik yang menentukan program mana yang memperoleh perhatian dan sumber daya lebih besar.

    Jika anggaran lebih banyak diarahkan pada pelayanan pengobatan dibandingkan pencegahan penyakit, maka upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang dapat mengalami hambatan. Hal yang sama berlaku pada sektor kesehatan hewan. Apabila anggaran lebih berorientasi pada penanganan wabah setelah terjadi, sementara pencegahan dan vaksinasi kurang diperhatikan, risiko penyebaran penyakit akan tetap tinggi.

    Ketimpangan anggaran juga dapat menyebabkan perbedaan kualitas pelayanan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Wilayah yang memiliki sumber daya terbatas dapat mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas laboratorium, tenaga kesehatan, dokter hewan, serta sarana pemeriksaan penyakit.

     Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan penganggaran yang berdasarkan kebutuhan daerah dan tingkat risiko kesehatan. Daerah dengan risiko penyakit zoonosis tinggi dan keterbatasan fasilitas kesehatan perlu memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Keadilan kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dan pemilik hewan untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas, terjangkau, dan tepat waktu.

5. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Keadilan Kesehatan

    Mewujudkan sistem kesehatan yang adil membutuhkan komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pemerintah pusat perlu menyusun kebijakan nasional yang mengintegrasikan kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Sementara itu, pemerintah daerah perlu melaksanakan kebijakan tersebut berdasarkan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

   Tenaga kesehatan masyarakat berperan memberikan pelayanan medis, edukasi kesehatan, dan pencegahan penyakit. Dokter hewan berperan melakukan pemeriksaan, pengobatan, vaksinasi, serta pengawasan kesehatan hewan. Kedua profesi tersebut perlu bekerja sama dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit zoonosis.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan, menjaga keamanan pangan asal hewan, serta segera melaporkan apabila ditemukan hewan yang menunjukkan gejala penyakit menular.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan, memperkuat pengawasan pelaksanaan program, dan melibatkan tenaga profesional dalam penyusunan kebijakan. Keputusan politik di bidang kesehatan seharusnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukti ilmiah, bukan semata-mata kepentingan jangka pendek.

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)