MAKASSAR, HAIRANEWS — Kelangkaan dan antrean panjang BBM di sejumlah wilayah kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan besar: apa yang terjadi jika kelangkaan BBM subsidi disebabkan oleh praktik penimbunan atau penyalahgunaan distribusi?

BBM bersubsidi pada dasarnya diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat yang memang berhak menerima. Karena itu, penggunaan maupun distribusinya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi jika dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat.

Kementerian ESDM sebelumnya telah menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi persoalan serius karena dapat membuat subsidi pemerintah tidak tepat sasaran. Pemerintah juga mendorong pengawasan terhadap distribusi BBM agar manfaat subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. 

Bukan Sekadar Pelanggaran, Bisa Berujung Pidana

Bagi pihak yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, ancaman hukumnya cukup berat.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Ketentuan ini juga mencakup penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat dan negara. 

Artinya, jika seseorang atau pihak tertentu terbukti melakukan praktik seperti membeli BBM subsidi secara tidak semestinya untuk kemudian dijual kembali dengan keuntungan, kasus tersebut dapat masuk ke ranah pidana.

Bahkan, dalam penindakan kasus penyalahgunaan BBM subsidi sebelumnya, aparat tidak hanya menyita BBM, tetapi juga mengembangkan penyidikan terhadap jaringan yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. 

Penimbun Bisa Membuat Masyarakat Semakin Sulit Mendapat BBM

Di tengah antrean panjang di SPBU, praktik penimbunan menjadi persoalan yang sangat sensitif. Jika BBM subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dibeli dalam jumlah tidak wajar untuk ditimbun atau dijual kembali, maka dampaknya dapat dirasakan langsung oleh konsumen.

Masyarakat yang membutuhkan BBM untuk bekerja, berdagang, mengantar anak sekolah maupun menjalankan aktivitas sehari-hari akhirnya harus menghadapi antrean lebih panjang.

Pemerintah sendiri telah berulang kali menyatakan akan menindak pihak yang terbukti melakukan penyelewengan BBM subsidi. 

Masyarakat Jangan Ikut Menyalahgunakan

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran.

Membeli BBM sesuai kebutuhan merupakan salah satu cara agar pasokan tidak semakin terbebani. Jika menemukan dugaan praktik penimbunan atau penyalahgunaan, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

Namun, penting untuk membedakan antara dugaan dan fakta. Tidak setiap antrean panjang otomatis berarti terjadi penimbunan. Penyebab kelangkaan bisa berasal dari berbagai faktor, termasuk pasokan, distribusi, peningkatan permintaan, maupun persoalan teknis.

Karena itu, diperlukan pemeriksaan dan bukti sebelum seseorang atau sebuah usaha disebut sebagai penimbun.

Subsidi untuk Rakyat, Bukan untuk Segelintir Pihak

BBM subsidi merupakan uang negara yang dialokasikan untuk membantu masyarakat. Ketika distribusinya diselewengkan, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat.

Di tengah persoalan BBM yang dirasakan warga Makassar dan sejumlah daerah lainnya, pengawasan distribusi menjadi semakin penting.

Jangan sampai masyarakat harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, sementara ada pihak yang justru mengambil keuntungan dari kelangkaan tersebut.

subsidi seharusnya sampai kepada yang berhak. Jika ada penyalahgunaan, hukum memiliki aturan untuk menindak.